Published Thursday, 06 December 2018 01:30 PM
Written by Admin
Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes bekerja sama dengan Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro mengadakan Pertemuan Pemberdayaan Pos UKK Terintegrasi untuk membantu Pemerintah dalam Program Penyehatan Masyarakat Pekerja (Petani Bawang Merah) di Kabupaten Brebes. Dihadiri oleh Bupati Brebes, Ketua DPRD Brebes, Dekan FKM Universitas Diponegoro dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dengan peserta beberapa perwakilan Staff Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes (masing-masing programmer kesehatan), dari SKPD terkait, dan beberapa tentunya perwakilan mahasiswa-mahasiswi FKM Universitas Diponegoro. Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah lokasi kegiatan kerjasama FKM Undip dengan Kemenkes RI tentang Intervensi masalah Gizi dan 1000 hari pertama kehidupan.
Dekan FKM Undip menyampaikan bahwa latar belakang diselenggarakannya kegiatan dilandasi pemahaman bahwa kemampuan advokasi mutlak diperlukan bagi Dinas Kesehatan dalam strategi menggali dukungan stakeholder kunci sekaligus proses berargumentasi dan pengusulan rekomendasi yang dianggap paling tepat (efektif efisien). Disampaikan lebih lanjut bahwa advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasive, yang bertujuan mempengaruhi stakeholder dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Proses advokasi ini sangat penting dalam mengkomunikasikan hasil kajian dan isu-isu penting bidang kesehatan, dilakukan dengan perencanaan strategis dengan target utama adalah pengambil kebijakan (pemerintah) maupun korporasi.
Policy Brief adalah sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternative kebijakan khusus atau rangkaian tindakan tertentu dalam kebijakan saat ini, Policy Brief berfokus langsung pada penyediaan suatu argument untuk mengadopsi satu alternative tertentu. Tujuannya meyakinkan para pihak target (stakeholder) akan pentingnya permasalahan saat ini dan mengapa perlu mengadopsi alternative yang dipilih. Policy brief juga berfungsi mendorong untuk melakukan tindakan tertentu dan sekaligus memberi masukan bagi Pemerintah dalam menginisasi kebijakan yang lebih efektif. Policy Brief maupun Policy Paper memiliki posisi sekaligus peran penting sebagai salah satu media atau alat komunikasi yang cukup berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dengan demikian policy brief merupakan bagian dari proses advokasi kebijakan. Pada prinsipnya policy brief adalah sebuah rekomendasi kebijakan dalam bentuk dokumen dan berfokus pada satu topic atau masalah tertentu,
Melalui kegiatan workshop penyusunan policy brief dan advokasi-advokasi kesehatan ini diharapkan diperoleh dukungan aktif stakeholder, bantuan dan pembelaan terhadap program kesehatan, khususnya program KIA dan Gizi, harap dr. Sri Gunadi P, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Sesuai TOR yang disusun panitia kegiatan, tujuan umum workshop ini adalah meningkatkan pemahaman, kemampuan dan praktek dari petugas dan praktisi kesehatan di daerah serta para akademisi dalam menyusun dan mengembangkan policy brief sebagai dokumen pendukung upaya advokasi kesehatan. Dokumen yang menggambarkan permasalahan KIA GIZI dan sekaligus solusi yang direkomendasikan dan bersifat argumentative dalam penentuan alternatifnya berdasarkan berbagai kajian yang telah dilakukan sebelumnya di wilayah tersebut.
