Published Friday, 3 March 2017 10:00
Written by Admin
Permasalahan Kesehatan memerlukan perhatian dan upaya penanggulangan yang serius dari berbagai pihak.
Bukan saja dari institusi kesehatan, namun merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk lintas sektor, organisasi,
profesi, dunia usaha, organisasi masyarakat (ormas), swasta dan lain sebagainya. Peran serta berbagai pihak termasuk
PHDI sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik melalui upaya promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif. Dukungan dan komitmen dari pemangku kebijakan terkait pelaksanaan PHBS di keluarga dan
GERMAS mendorong terciptanya penerapan Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan dan adanya RTL serta masing-masing
jajaran PHDI Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PHBS dan GERMAS. Pertemuan evaluasi ini dibuka oleh Sekretaris Dinas
Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu dra. J. P. Dewi dengan pengisi materi Bapak Setyo Handoko S.K.M dari Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah.
Ibu Sekdin DKK Brebes menjelaskan bahwa teman-teman programmer harus melakukan pendataan KS (Keluarga
Sehat) dengan sepenuh hati karena data KS menjadi tonggak awal Brebes Sehat. Keluarga merupakan kelompok terkecil yang
paling utama diintervensi. Brebes mempunyai masalah kesehatan yang kompleks, antara lain pada JKN, AKI, AKB, PTM yang
pada dasarnya harus diatasi dengan mengubah perilaku. Dari sepertiga JKN digunakan untuk pembiayaan PTM. Peran teman-
teman puskesmas dalam melakukan pendataan harus valid jujur demi data yang dihasilkan nanti dapat diintervensi agar tepat
sasaran.
Programmer KS Dinkes Provinsi JawaTengah Bapak Setyo Handoko, S.K.M menjelaskan program KS Dinkes Prov
dibawah koordinasi bidang Yankes tapi tetap melibatkan teman-teman program lain. Pendataan KS adalah total populasi
di wilayah puskesmas masing-masing butuh dana dan energi yang luarbiasa serta keikhlasan dari petugas, provinsi Jawa Tengah
merupakan daerah yang paling banyak melaksanakan pendataan se Indonesia dan paling mandiri dalam melakukan pendataan.
Diskusi terbuka dalam pertemuan membahas permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh petugas Puskesmas seperti
Puskesmas yang belum memiliki username, kesulitan server, nama pada output pendataan adalah provinsi Jawa Barat, dsb.
Materi disampaikan narasumber Profesional Fee dari Dinkes Provinsi Jateng dan peserta didampingi oleh fasilitator kabupaten.
Hasil dari pertemuan bahwa Pendataan KS harus tetap dilanjutkan pada total populasi dan entry menyusul kemudian setelah
ada kesepakatan username baru di kabupaten.
