Published Monday, 05 August 2019 10:00 AM
Written by Admin
Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes melalui Sub Bag Program dan Keuangan mengadakan Pertemuan terkait perumusan dan perhitungan biaya kegiatan penunjang capaian SPM. Berdasarkan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam pertemuan hadir Kasie P2P Bapak Ismawan, SKM beserta tenaga pengelola keuangan Puskesmas dan BLUD se Kabupaten Brebes.
Pentingnya merumuskan dan menghitung biaya kegiatan SPM yaitu berdasarkan analisis kebutuhan seperti alat-alat kesehatan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan Puskesmas. Kebijakan mengenai SPM mengalami perubahan yang cukup mendasar dari SPM sebelumnya ditetapkan dengan Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang SPM.
SPM yang lalu pencapaian target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan, maka SPM yang sekarang pencapaian target-target lebih diarahkan kepada kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara. Perhitungan pembiayaan pelayanan dasar pada SPM kesehatan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran, jelas Bapak Ismawan. Sesuai dengan Permenkes No. 4 Tahun 2019 bahwa capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus seratus persen (100%).
Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan standar teknis SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan Pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. Pada perhitungan pembiayaan, pemerintah daerah melakukan pemetaan karena terdapat sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam penerapan SPM, tetapi dalam pola perhitungan SPM perlu diperhatikan untuk tidak doble counting pembiayaan, seperti telah dialokasikan JKN maka tidak perlu ada di kebutuhan SPM. Diharapkan dalam pertemuan ini Bapak dan Ibu petugas pengelola keuangan Puskesmas maupun BLUD memahami tools costing SPM yang tersedia dalam bentuk system informasi. System informasi ini pula akan membantu user mempermudah daerah dalam perencanaan pelaksanaan SPM.